[預購] 橋本有菜 美體重現半身娃 [預購] 橋本有菜 美體重現半身娃 , 迷情美少女 筱田美奈子 迷情美少女 筱田美奈子, 實體娃娃,半身實體娃娃推薦 加入購物車,立即搶購,24小時出貨。

Anggaran Publikasi Dipertanyakan, Kadin Kominfo Geram Sebut Pagar Alam Amburadul

Pagar Alam Sumsel–Diduga tidak ada keteransfaran terkait anggaran publikasi yang di kelola oleh dinas kominfo kota Pagar Alam. Dimana, belum lama ini awak media terkhususnya media online tidak mendapatkan anggaran publikasi bulanan dan hal ini tentu banyak membuat awak media online merasa di anak tirikan.

Menyikapi hal itu, awak media Zona Reformasi mencoba mengkonfirmasi kepala dinas kominfo kota Pagar Alam pada Kamis (20/6/2024) sekira pukul 11.00 WIB di kantornya.

Namun Kepala Dinas Kominfo Rini Marnilam, menuturkan, saat ini anggaran sedang merosot atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tentunya untuk media online tidak bisa dianggarkan”, ungkapnya dengan nada tinggi.

Selain itu tambahnya, yang berhak berlangganan hanya lah media cetak, dan untuk media online hanya mendapat anggaran advetorial (ADV) dan itu pun bagi perusahaan pers yang sudah terdaftar atau terverifikasi di e-katalog.

Rini menambahkan, kota Pagar Alam saat ini sudah amburadul, dimana di setiap kegiatan banyak tidak di ikuti.

Saat di tanya terkait besaran anggaran publikasi, Rini Marnilam, selaku kepala dinas kominfo Pagar Alam, dengan tegas menjawab tidak hapal.

Baca Juga :  Waka Polres OKU Selatan Ikuti Rakor Lintas Sektor Jelang Hari Raya Idul Fitri 2023

“Saya tidak hafal dan lagian saya tidak bisa menghafalkan anggaran tersebut,” terangnya

Sementara itu PJ sekretaris daerah pagar alam, Rano Fahlesi, saat di konfirmasi melalui whatsapp (20/6/2024) sekira pukul 14.30 WIB, menuturkan Terkait anggaran untuk media secara teknis, OPD terkait yang dapat menjelaskan, dan untuk media online memang ada rekomendasi dari pemeriksaan BPK bawah media online tidak dapat dibayarkan karena tidak ada dasar hukumnya yang menyatakan media online dapat dibayarkan dalam pemberitaan

“Tapi untuk ADV dapat dibayarkan besarannya menyesuaikan,” jelasnya

Sementara itu Pj Walikota pagar alam, H.Lusapta Yudha Kurnia saat di konfirmasi melalui WhatsApp sekira pukul 13:33 WIB hingga berita ini di terbitkan belum memberikan tanggapan.

Di tempat terpisah, ketua PWDPI kota Pagar Alam saat dipintai keterangannya pada Kamis (20/6/2024), Donal Febra menyebutkan, pihaknya dari organisasi persatuan wartawan duta pena indonesia yang menaungi beberapa media, baik media online maupun media cetak dan terkhususnya bagi media online menyesalkan ucapan Kepala Dinas Kominfo tersebut.

“Kami sangat menyesalkan terkait ungkapan kepala dinas kominfo yang menyebutkan bahwa anggaran publikasi yang di kelolanya, tidak hafal dan lebih miris nya lagi, Rini Marnilam selaku kepala dinas kominfo pagar alam menyebutkan bahwa itu bukan bagian dari tugasnya untuk menghafalkan terkait anggaran tersebut,” ucapannya

Baca Juga :  Menteri Luar Negeri Paparkan Capaian dan Prioritas Diplomasi Indonesia

Lebih lanjut ia menduga, didalam pengelolaan anggaran publikasi yang di kelola oleh dinas kominfo, ada indikasi penyimpangan atau korupsi, dimana, bukan satu dua kali pihaknya mempertanyakan terkait besaran anggaran publikasi yang di kelola dinas kominfo.

“Rini Marnilam selaku kepala dinas kominfo selalu berkelit atau menghindar dengan beberapa pertanyaan yang kami lontarkan”, ungkapnya

Selain itu, Alian Kardi selaku Ketua SMSI Kota Pagar Alam mengungkapkan, sangat menyesalkan dan bahkan miris melihat dari sisi etika seorang kepala dinas dalam hal tata cara dalam pelayanan publik terhadap wartawan.

Dimana, seorang kepala dinas harusnya mempunyai etika dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku maupun berbicara. “Kami dari SMSI kota Pagar alam memang sudah lama merasa bahwa anggaran yang di kelola dinas kominfo ada dugaan penyimpangan,” terangnya

Selain itu juga, Alian kardi sangat prihatin terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan keberlangsungan media, sedangkan dalam undang-undang pun sudah tertuang, bahwa media online bisa mendapatkan anggaran dengan mengedepankan azaz keberlangsungan hidup media dengan anggaran dana hibah.

Baca Juga :  Pemerintah Desa Sipatuhu Gelar Karnaval Budaya Meriahkan HUT RI Ke-77

“Apalagi, media adalah pilar yang sangat penting bagi jalannya demokrasi yang ada di negara ini,”ujarnya

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) bahwa sanya seorang pemangku jabatan kuasa anggaran, terlebih khususnya kepala dinas, wajib memberikan informasi terkait anggaran atau uang negara yang di kelolanya.

“Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, salah satu dugaan adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan uang negara, tidak adanya ketransparanan dalam informasi,” jelasnya

Alian Kardi menambahkan, apalagi bila di lihat dari percakapan antara awak media dengan kepala dinas tersebut.

“Reni Marnilam adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) tentunya sudah di wajibkan dalam perilaku dan tata bahasa dan bicara, harusnya beretika, Apa lagi Rini Marnilam selaku ASN yang berdiam dan berjabatan di kota Pagar Alam, dengan lantang menyebutkan kalau kota Pagar Alam sudah amburadul, apa maksudnya itu,” tandasnya (Ril/Red)

Print Friendly, PDF & Email