Jakarta–Seiring menguatnya isu reshuffle akhirnya Relawan Jokowi angkat bicara, Sony Bharata ketua BARA JP Jawa Tengah mengatakan bahwa penyebab mentri di ganti ya lebih ke penilaian kinerja mentrinya sendiri, apabila Presiden mau mengganti Mentrinya juga pasti sudah ada pertimbangan yang matang.
Sony Bharata Membenarkan jika persoalan di sektor pertanian memang di nilai masih banyak sekali persoalan yang harus di benahi sejak 2 tahun kemaren contoh soal pupuk dan mengenai harga beras pasca panen.
hal ini sepertinya bukan soal memanasnya hubungan antara partai Koalisi pemerintah seperti PDI Perjuangan dan NASDEM, akan tetapi memang lebih ke kinerja Mentri Pertanian itu sendiri.
termasuk penilaian dari anggota DPR di komisi yang terkait dengan kementrian pertanian juga menjadi salah satu faktor bisa di gantinya seorang Menteri, saya kira wajar jika Pa Jarot sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan di komisi lV Bidang Pertanian Perikanan dan kelautan menilai Mentri Pertanian belum maksimal dan harus di ganti dengan figur yang lebih cakap dalam menangani persoalan di sektor pertanian.
Jadi jika di sinkronisasi kan antara penilaian masyarakat dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut sebetulnya ya sama bahwa Mentri pertanian hari ini memang kinerjanya kurang maksimal menurut Sony Bharata.
“Saya juga termasuk pemerhati pertanian memang banyak sekali keluh kesah para petani saat ini, beberapa waktu lalu saat saya turun di wilayah tegal bersama Budiman Sudjatmiko untuk sosialisasi Perubahan UU Desa dan diskusi soal ketahanan pangan yang menyertakan para kiyai kampung dan kelompok tani serta para kepala desa juga mendapatkan keluh kesah dari para petani dan kepala desa di Kabupaten tegal”,kata Sony Bharata
jadi menurut Sony Bharata, sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi mudah mudahan para Mentri berkerja secara maksimal agar program pemerintah bisa selesai sesuai harapan khususnya di sektor pertanian yang kaitannya sangat erat dengan ketahanan pangan, tentu harapannya ini menjadi fokus utama bagi pemerintahan Presiden Jokowi. (Ril/Red)
