[預購] 橋本有菜 美體重現半身娃 [預購] 橋本有菜 美體重現半身娃 , 迷情美少女 筱田美奈子 迷情美少女 筱田美奈子, 實體娃娃,半身實體娃娃推薦 加入購物車,立即搶購,24小時出貨。

PB PON XX Papua Selama Laga Pon Belum Temukan Sengketa

Jakarta–Dewan Hakim Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua 2021 menilai sepanjang berlangsungnya penyelenggaraan pesta olahraga tingkat nasional di Papua 2-15 Oktober 2021 tidak menenemui kasus sengketa yang pelik

Wakil Ketua Dewan Hakim PB PON XX Papua Edie Toet Hendratno mengemukakan lembaga itu belum memperoleh adanya masalah keolahragaan yang serius sepanjang berlangsungnya kegiatan tersebut.

“Kami merasa bersyukur. Tidak ada persoalan yang sampai Dewan Hakim turun tangan. Ibaratnya, Dewan Hakim itu seperti lembaga Mahkamah Agung (MA). Nah, memang ada persoalan, namun bisa dituntaskan di tingkat cabang olah raga bersangkutan,” ujar Edie Toet saat ditemui di Gerai Honai Papua, Jayapura, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga :  Harno Joyo Hadiri HUT Apeksi Ke-22

Edie Toet, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Pancasila Jakarta itu, mengakui sebelum penyelenggaraan pesta olah raga itu di Papua sempat muncul persoalan perpindahan atlet yang cukup massif. Ada beberapa daerah yang menarik atlet-atlet juara Olimpiade yang bukan berasal dari daerahnya. “Namun, semua itu bisa dituntaskan dengan musyawarah.”

Dia menambahkan Dewan Hakim PB PON XX Papua menginduk ke Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI). Lembaga tersebut mengacu kepada Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Badan ini berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Menurutnya, apabila terjadi sengketa keolahragaan, maka penyelesaiannya mengacu kepada Pasal 88 UU No 3/2005 tersebut. Bunyi pasal itu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat, yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Baca Juga :  Menko PMK Muhadjir Effendy Pimpin Upacara Pemakaman Ketua Dewan Pers

Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan terakhir, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksinya.

Selama PON Papua ada beberapa kasus sengketa partandingan. Seperti kericuhan di arena gulat PON Papua terjadi saat partai Kalimantan Selatan melawan Papua pada kelas 74 kilogram yang memperebutkan juara ketiga, pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga :  Tiba di Gudang Logistik KPU, Ribuan Surat Suara DPRD OKU Selatan Dikawal Ketat Kepolisian

Kericuhan pada arena gulat PON Papua terjadi di GOR Hiad Say Merauke. Kericuhan dilakukan kontingen tuan rumah PON Papua yang menganggap putusan hakim juri memenangkan Kalimantan Selatan, tidak adil. Kontingen Papua akan mengadukan hal ini ke BAORI.

Menyangkut penonaktifan 11 hakim wasit cabor tinju oleh Ketum PP Pertina belum lama ini, Edie Toet mengaku belum ada laporan soal itu. Artinya, tindakan tersebut merupakan kewenangan dari pengurus cabor untuk memperbaiki kualitas hakim wasit cabang tinju. (fir)

Foto: Wakil Ketua Dewan Hakim PB PON XX Papua Edie Toet Hendratno (Sarawuni Kharisma Syawal/Media Center Kominfo Jayapura dan infopublik.co.id)

Print Friendly, PDF & Email